Budi Gunawan Jadi Calon Kepala BIN, Perdebatan Sipil Atau Militer Sudah Tak Relevan

Charles Honoris

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris melihat perdebatan militer dengan sipil untuk menduduki kursi pimpinan Badan Intelejen Negara (BIN) sudah tidak relevan.

“Saya rasa sudah tidak relevan lagi ya bicara militer atau sipil, yang penting adalah sosok dan saya rasa Pak BG mampu untuk memimpin lembaga intelijen,” kata Charles di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Ia mencontohkan dunia intelejen di luar negeri yang dijabat kalangan sipil seperti Direktur CIA.

Sehingga, isu sipil dan militer tak perlu dibesar-besarkan.

Sebab, hasilnya harus dilihat bagaimana kinerja Budi Gunawan nanti.

“Terpenting kan hasil kerja dan saya yakin Pak BG mampu melakukan perubahan-perubahan di BIN sehingga ‎kerja-kerja BIN lebih efektif membantu pemerintah,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Selain itu, ia juga meminta Budi Gunawan membangun koordinasi dan komunikasi baik antar lembaga atau badan intelijen dengan penegak hukum.

“Misalnya di Amerika dalam Kongres Amerika telah mengeluarkan laporan bahwa kejadian ‎WTC karena lemahnya kordinasi antara CIA dengan penegak hukum, sehingga informasi yang sudah didapatkan CIA tidak bisa ditindaklanjuti penegak hukum,” jelasnya.

Menurutnya, mereka sudah membangun suatu sistem information sharing environment (ISE) yang diamanatkan Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act 2004 (IRTPA).

Sistem tersebut mewajibkan setiap kepala badan intelijen dan lembaga penegak hukum saling berbagi informasi.

“Kepemimpinan Pak BG bisa memperbaiki kordinasi antar lembaga dan saya yakin Pak BG mampu melakukan itu, karena beliau kita lihat memang piawai dalam membangun komunikasi dan kordinasi baik di internal maupun antar lembaga,” katanya.

Sumber : Tribunnews

Heli Jatuh di Yogya, Anggota Komisi I DPR Soroti soal Alutsista

Jatuhnya helikopter Bell 205 A1 milik TNI AD di Dusun Kowang, Desa Tamanmartani, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat sore 8 Juli lalu, mendapat sorotan anggota Komisi I DPR Charles Honoris. Ia mendesak pemerintah melakukan uji kelayakan secara menyeluruh terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan TNI harus terus menguji kelayakan alat utama sistem persenjataan, khususnya alat pertahanan udara pesawat dan helikopter,” kata Charles di Jakarta, Sabtu, 9 Juli 2016.

Jika diperlukan, menurut politikus PDIP itu, segera diadakan evaluasi terhadap seluruh armada tempur. Terutama untuk mengetahui sejauh mana kelayakan alutsista.

Menurut Charles, pemeriksaan secara menyeluruh agar tidak terjadi lagi kecelakaan pesawat atau helikopter milik TNI. Bila terus terulang, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi pertahanan Indonesia di mata dunia internasional.

“Saya berharap ke depannya insiden seperti ini tidak terjadi lagi. Jangan sampai ada korban jiwa lagi gara-gara alutsista. Sekali lagi ini sangat disayangkan,” tutur anggota Komisi I DPR tersebut.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memperketat pengamanan dan pemeliharaan alutsista, supaya potensi kecelakaan dapat diminimalkan.

“Anggaran pertahanan sudah dinaikkan dengan maksud agar ada perbaikan keseluruhan dari sisi SDM maupun alutsistanya. Sehingga pertahanan kita juga dapat semakin profesional dan berfungsi sebagaimana mestinya,” Charles menandaskan.

Sementara itu Kadispenad Brigjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah mengatakan, helikopter yang jatuh di Sleman tersebut buatan 1976 atau telah berusia 40 tahun. Heli jatuh menimpa dua rumah milik warga setempat, yakni Heru dan Parno. Kedua rumah itu dalam keadaan kosong saat insiden terjadi.

Akibat helikopter jatuh, tiga orang meninggal dunia, yakni Letda Cpn Angga Juang, Serda Yogi Riski Sirait, dan Fransiska Agustin. Sementara, tiga lainnya luka berat, yaitu Kapten Cpn Titus Sinaga, Serka Rohmat, dan Kopda Sukoco.

Sumber : liputan6.com

Kompetisi Bermusik Lewat Banteng Music Festival

Dalam rangka perayaan HUT ke 43, DPP PDI Perjuangan meluncurkan festival musik nasional yang diberi label Banteng Music Festival (BMF). Acara ini diselenggarakan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif, Prananda Prabowo, yang juga merupakan pentolan Rodinda Band.

“Banteng Music Festival adalah wahana bagi kaum muda untuk mengekspresikan keseluruhan gelora jiwa orang muda melalui lagu-lagu Rodinda band seperti Bung Karno Bapak Bangsa, Vivere Pericoloso, Gemah Ripah Loh Jinawi, Point of no Return, dan satu lagu bebas untuk dinyanyikan,” papar Ketua Pelaksana BMF Charles Honoris saat peluncuran Banteng Music Festival, di SCBD, Jakarta, Senin malam, 14 Maret 2016.

Dalam acara yang dipandu oleh Ari Dagienkz tersebut, Aria Bima selaku Ketua Panitia HUT ke 43 PDIP menegaskan harapannya bahwa melalui musik bisa digelorakan wajah nasionalisme Indonesia dengan jiwannya anak muda.

“Bung Karno mengatakan berilah saya 10 pemuda maka saya akan guncang dunia. Gelora anak muda itulah yang menjadi spirit PDIP sehingga ultah kali ini memberi perhatian khusus pada anak muda. Anak muda kreatif menjadi perhatian Mas Prananda. Karena itulah banyak gagasan Mas Prananda yang menyatu dengan anak muda,” ujar Aria Bima.

Lebih lanjut Charles Honoris selaku penyelenggara acara menyampaikan pendaftaran peserta festival akan serentak seluruh Indonesia mulai tanggal 22 Maret 2016 di kantor DPC PDI Perjuangan di tiap Kota/Kabupaten.

Dijelaskannya, ada tahapan yakni final tingkat kota/kabupaten, final tingkat provinsi. Sementara Grand Final tingkat nasional digelar 1 Juni mendatang. “Hadiah total Rp320 juta yang akan diselenggarakan di Jakarta,” ucap Charles.

Sumber : viva.co.id

RI – Tiongkok: Sepakat Jaga Stabilitas Kawasan

Menlu RI Retno L.P. Marsudi dalam kesempatan brifing kepada jurnalis tanah air di Putra World Trade Centre (PWTC), Kuala Lumpur menyampaikan hasil-hasil pertemuan AMM ke-48 dan beberapa pertemuan bilateral dengan negara-negara sahabat. (4/8)

Menlu Retno diantaranya menyampaikan pokok hasil pertemuan bilateralnya dengan Menlu RRT Wang Yi. Pertama, disampaikan bahwa saat ini kondisi atau situasi hubungan bilateral Indonesia – Tiongkok sangat baik dan terus membaik. Terjadi intensitas kerjasama di bidang ekonomi antara kedua negara.

“Banyak sekali delegasi-delegasi Tiongkok yang datang ke Indonesia untuk menjajaki upaya meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi,” jelas Menlu.  Selain itu pertemuan bilateral  juga membahas situasi di Laut Tiongkok Selatan. Dalam kaitan ini kedua Menlu sepakat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan. “In the absence of peace and stability, tidak mungkin bagi kita untuk melakukan pembangunan ekonomi” tegas Menlu Retno kepada Menlu Wang Yi.

Kedua, menjaga jangan sampai terjadi trust deficit antara Tiongkok dengan negara-negara yang berada di sekitar kawasan. “Jangan sampai ada gap antara kesepakatan-kesepakatan di pertemuan dengan situasi yang terjadi di lapangan,” tambah Menlu.

Selanjutnya dibicarakan masalah komitmen untuk segera menyelesaikan elemen-elemen dan struktur dari Code of Conduct (CoC) sesegera mungkin. Intinya membangun trustuntuk maju, menjaga peace and stability di kawasan dan berusaha mengintensifkan konsultasi untuk menyelesaikan Code of Conduct in the South China Sea.

Sementara itu, Menlu Malaysia Dato Sri Anifah Aman dalam taklimat medianya di Media Centre, menyampaikan hal senada dalam pokok–pokok brifingnya terkait  Laut Tiongkok Selatan.

Disampaikan bahwa para Menlu ASEAN sepakat menekankan kembali pentingnya menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas serta kebebasan navigasi dan terbang lintas di atas Laut Tiongkok Selatan yang menjadi Sea Lane of Communications(SEALOC), sebagai jalur perdagangan regional dan internasional.

Para Menlu ASEAN juga menekankan pentingnya implementasi efektif dari Declaration on The Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) secara keseluruhan. Mendorong para pejabat tingkat tinggi ASEAN untuk mengintensifkan konsultasi untuk dapat menyelesaikan negosiasi  kerangka, struktur dan elemen dari CoC sehingga bisa segera terwujud sesegera mungkin.

Sebagai preventive diplomacy para Menlu ASEAN menyetujui masalah ini ditangani secara konstruktif dengan mengedepankan eksplorasi  untuk memastikan perselisihan di antara  para pihak  terkait isu LCS sehingga tidak ber-eskalasi menjadi situasi yang melemahkan perdamaian, keamanan dan stabilitas. Sumber : kemlu.go.id

Anggota BKSAP DPR Charles Honoris Minta Parlemen Tiongkok Jamin Buruh Indonesia

Charles Honoris

Charles Honoris

Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Charles Honoris, meminta parlemen Tiongkok menjamin dan memperhatikan investasi di Indonesia. Hal ini menjadi bahasan dalam pertemuan bilateral parlemen dua negara di sela sidang Komisi Tetap Masalah Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 19-20 Agustus 2015.

?”Saya konsen sekali pada pemberitaan yang menyebut investasi Tiongkok di Indonesia harus dengan syarat memberi lapangan kerja bagi buruh murah atau pekerja kasar dari sana,” ujar Charles di Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Oleh karenanya, Charles menyampaikan persoalan itu kepada Parlemen Tiongkok agar memperhatikan syarat tersebut. Pasalnya, kalau aturan itu diterapkan sangat merugikan tenaga kerja Indonesia.

“Kami (BKSAP DPR) secara blak-blakan meminta kepada Parlemen Tiongkok agar serius memperhatikan hal ini, karena itu akan membahayakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia,” ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

BKSAP DPR dalam pertemuan itu sangat mengapresiasi keinginan Tiongkok meningkatkan kerjasama ekonomi, terutama investasi proyek infrastruktur di Indonesia. Namun menurut Charles, kerja sama apapun harus mengedepankan prinsip saling menguntungkan disertai aturan jelas.

Anggota Komisi I DPR itu dalam persidangan komisi tetap APA mengapresiasi ajakan program silk road maritim yang sedang dikembangkan pemerintahan Tiongkok. Menurut Charles, ajakan itu sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengedepankan pembangunan kemaritiman.

“Saya juga meminta parlemen Tiongkok peduli pada isu penegakan hukum di wilayah laut. Indonesia saat ini sangat concern pada masalah illegal fishing dan siap bertindak tegas sesuai rambu-rambu hukum yang ada,” kata dia.

Ketua Delegasi Tiongkok, Zhao Baige, menerima sejumlah masukan delegasi DPR. Terkait isu buruh murah Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia, Zhao berjanji akan membahasnya di dalam negeri termasuk membicarakan dengan pemerintahnya. Tribun;

Charles Honoris Sebut Letjen Mulyono jadi KSAD

charles honoris Anggota DPr ri komisi I

Anggota Komisi I DPR RI fraksis PDI Perjuangan Charles Honoris menyebut jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) akan dijabat Letjen Mulyono.

“Ya, saya dengar-dengar informasinya, KSAD itu dijabat Mulyono,” kata dia ketika ditemui di kompleks Mabes TNI Jakarta pada Selasa (14/7/2015) seperti yang dikutip Kompas.com.

Saat ini Mulyono masih menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad). Sebelumnya, ia menjabat sebagai Panglima Kodam Jayakarta.

Charles mengapresiasi positif jika informasi itu benar. Mulyono, lanjut Charles, mempunyai rekam jejak jabatan yang cocok dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

“Saat ini beliau kan Pangkostrad, sebelumnya dia memimpin Jakarta sebagai Pangdam Jaya. Beliau punya pengalaman memimpin sebuah pasukan,” ujar Charles.

Charles juga memuji gaya komunikasi Mulyono. Menurut dia, seorang KSAD memang harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik sebab jabatan itu mengharuskan terus mendampingi Panglima untuk urusan dengan instansi lain.

Saat ditanya perihal kabar tersebut, Mulyono sendiri enggan berkomentar. “Jangan tanya ke saya, saya enggak boleh berkomentar,” ujar dia.

Namun, sebagai prajurit TNI, Mulyono selalu siap untuk ditugaskan ke manapun. “Namanya prajurit TNI harus selalu siap,” Sautnya. Sumber: Kompas