RI – Tiongkok: Sepakat Jaga Stabilitas Kawasan

Menlu RI Retno L.P. Marsudi dalam kesempatan brifing kepada jurnalis tanah air di Putra World Trade Centre (PWTC), Kuala Lumpur menyampaikan hasil-hasil pertemuan AMM ke-48 dan beberapa pertemuan bilateral dengan negara-negara sahabat. (4/8)

Menlu Retno diantaranya menyampaikan pokok hasil pertemuan bilateralnya dengan Menlu RRT Wang Yi. Pertama, disampaikan bahwa saat ini kondisi atau situasi hubungan bilateral Indonesia – Tiongkok sangat baik dan terus membaik. Terjadi intensitas kerjasama di bidang ekonomi antara kedua negara.

“Banyak sekali delegasi-delegasi Tiongkok yang datang ke Indonesia untuk menjajaki upaya meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi,” jelas Menlu.  Selain itu pertemuan bilateral  juga membahas situasi di Laut Tiongkok Selatan. Dalam kaitan ini kedua Menlu sepakat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan. “In the absence of peace and stability, tidak mungkin bagi kita untuk melakukan pembangunan ekonomi” tegas Menlu Retno kepada Menlu Wang Yi.

Kedua, menjaga jangan sampai terjadi trust deficit antara Tiongkok dengan negara-negara yang berada di sekitar kawasan. “Jangan sampai ada gap antara kesepakatan-kesepakatan di pertemuan dengan situasi yang terjadi di lapangan,” tambah Menlu.

Selanjutnya dibicarakan masalah komitmen untuk segera menyelesaikan elemen-elemen dan struktur dari Code of Conduct (CoC) sesegera mungkin. Intinya membangun trustuntuk maju, menjaga peace and stability di kawasan dan berusaha mengintensifkan konsultasi untuk menyelesaikan Code of Conduct in the South China Sea.

Sementara itu, Menlu Malaysia Dato Sri Anifah Aman dalam taklimat medianya di Media Centre, menyampaikan hal senada dalam pokok–pokok brifingnya terkait  Laut Tiongkok Selatan.

Disampaikan bahwa para Menlu ASEAN sepakat menekankan kembali pentingnya menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas serta kebebasan navigasi dan terbang lintas di atas Laut Tiongkok Selatan yang menjadi Sea Lane of Communications(SEALOC), sebagai jalur perdagangan regional dan internasional.

Para Menlu ASEAN juga menekankan pentingnya implementasi efektif dari Declaration on The Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) secara keseluruhan. Mendorong para pejabat tingkat tinggi ASEAN untuk mengintensifkan konsultasi untuk dapat menyelesaikan negosiasi  kerangka, struktur dan elemen dari CoC sehingga bisa segera terwujud sesegera mungkin.

Sebagai preventive diplomacy para Menlu ASEAN menyetujui masalah ini ditangani secara konstruktif dengan mengedepankan eksplorasi  untuk memastikan perselisihan di antara  para pihak  terkait isu LCS sehingga tidak ber-eskalasi menjadi situasi yang melemahkan perdamaian, keamanan dan stabilitas. Sumber : kemlu.go.id

Anggota BKSAP DPR Charles Honoris Minta Parlemen Tiongkok Jamin Buruh Indonesia

Charles Honoris

Charles Honoris

Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Charles Honoris, meminta parlemen Tiongkok menjamin dan memperhatikan investasi di Indonesia. Hal ini menjadi bahasan dalam pertemuan bilateral parlemen dua negara di sela sidang Komisi Tetap Masalah Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 19-20 Agustus 2015.

?”Saya konsen sekali pada pemberitaan yang menyebut investasi Tiongkok di Indonesia harus dengan syarat memberi lapangan kerja bagi buruh murah atau pekerja kasar dari sana,” ujar Charles di Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Oleh karenanya, Charles menyampaikan persoalan itu kepada Parlemen Tiongkok agar memperhatikan syarat tersebut. Pasalnya, kalau aturan itu diterapkan sangat merugikan tenaga kerja Indonesia.

“Kami (BKSAP DPR) secara blak-blakan meminta kepada Parlemen Tiongkok agar serius memperhatikan hal ini, karena itu akan membahayakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia,” ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

BKSAP DPR dalam pertemuan itu sangat mengapresiasi keinginan Tiongkok meningkatkan kerjasama ekonomi, terutama investasi proyek infrastruktur di Indonesia. Namun menurut Charles, kerja sama apapun harus mengedepankan prinsip saling menguntungkan disertai aturan jelas.

Anggota Komisi I DPR itu dalam persidangan komisi tetap APA mengapresiasi ajakan program silk road maritim yang sedang dikembangkan pemerintahan Tiongkok. Menurut Charles, ajakan itu sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mengedepankan pembangunan kemaritiman.

“Saya juga meminta parlemen Tiongkok peduli pada isu penegakan hukum di wilayah laut. Indonesia saat ini sangat concern pada masalah illegal fishing dan siap bertindak tegas sesuai rambu-rambu hukum yang ada,” kata dia.

Ketua Delegasi Tiongkok, Zhao Baige, menerima sejumlah masukan delegasi DPR. Terkait isu buruh murah Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia, Zhao berjanji akan membahasnya di dalam negeri termasuk membicarakan dengan pemerintahnya. Tribun;