DPR Apresiasi Sikap TNI Soal Ormas Anti-Pancasila

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan pihaknya siap membantu Polri menangani ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Langkah TNI tersebut dinilai bisa membantu menjaga stabilitas nasional.

“Statement Panglima TNI bahwa TNI siap menghadapi ormas anti-Pancasila patut diapresiasi. Statement yang sudah kami tunggu sejak lama akhirnya disampaikan secara tegas,” ungkap Anggota Komisi I DPR Charles Honoris kepada wartawan, Rabu (18/1/2017).

Charles menilai belakangan banyak terjadi sejumlah peristiwa yang dapat mengancam persatuan bangsa. Terutama aksi-aksi intoleran disebutnya sudah mengganggu ketertiban umum.

“Kebhinnekaan Indonesia sedang diganggu oleh aksi-aksi ormas intoleran. Mereka selama ini meresahkan publik. Mereka berani karena mungkin merasa dibekingi oleh orang-orang kuat,” kata Charles.

Dengan adanya pernyataan Panglima TNI, kecurigaan tersebut menurutnya menjadi terbantahkan. Sudah menjadi tugas TNI, kata Charles, untuk melindungi Indonesia dari perpecahan termasuk dalam menghadapi ormas intoleran.

“Sebagai garda terdepan pertahanan NKRI, TNI punya kewajiban untuk melindungi NKRI,” ucap politisi PDIP itu.

Dalam penanganan aksi-aksi anarkis kelompok-kelompok yang anti-Pancasila, Polri menjadi ujung tombak. Sikap tegas TNI dianggap dapat mempermudah proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polri tersebut.

“Soliditas TNI/Polri adalah kunci membuat Indonesia aman dan menjaga stabilitas politik nasional,” tutur Charles.

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan Rapim TNI membahas sejumlah hal yang krusial, termasuk penanganan terhadap ormas-ormas anti-Pancasila. Seluruh jajaran TNI siap membantu Polri.

“TNI berkomitmen mendukung semua program pemerintah dan sepakat untuk menghadapi semua ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan radikalisme,” ujar Gatot di sela-sela Rapim TNI, Selasa (17/1).
Sumber : Detik

Budi Gunawan Jadi Calon Kepala BIN, Perdebatan Sipil Atau Militer Sudah Tak Relevan

Charles Honoris

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris melihat perdebatan militer dengan sipil untuk menduduki kursi pimpinan Badan Intelejen Negara (BIN) sudah tidak relevan.

“Saya rasa sudah tidak relevan lagi ya bicara militer atau sipil, yang penting adalah sosok dan saya rasa Pak BG mampu untuk memimpin lembaga intelijen,” kata Charles di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Ia mencontohkan dunia intelejen di luar negeri yang dijabat kalangan sipil seperti Direktur CIA.

Sehingga, isu sipil dan militer tak perlu dibesar-besarkan.

Sebab, hasilnya harus dilihat bagaimana kinerja Budi Gunawan nanti.

“Terpenting kan hasil kerja dan saya yakin Pak BG mampu melakukan perubahan-perubahan di BIN sehingga ‎kerja-kerja BIN lebih efektif membantu pemerintah,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Selain itu, ia juga meminta Budi Gunawan membangun koordinasi dan komunikasi baik antar lembaga atau badan intelijen dengan penegak hukum.

“Misalnya di Amerika dalam Kongres Amerika telah mengeluarkan laporan bahwa kejadian ‎WTC karena lemahnya kordinasi antara CIA dengan penegak hukum, sehingga informasi yang sudah didapatkan CIA tidak bisa ditindaklanjuti penegak hukum,” jelasnya.

Menurutnya, mereka sudah membangun suatu sistem information sharing environment (ISE) yang diamanatkan Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act 2004 (IRTPA).

Sistem tersebut mewajibkan setiap kepala badan intelijen dan lembaga penegak hukum saling berbagi informasi.

“Kepemimpinan Pak BG bisa memperbaiki kordinasi antar lembaga dan saya yakin Pak BG mampu melakukan itu, karena beliau kita lihat memang piawai dalam membangun komunikasi dan kordinasi baik di internal maupun antar lembaga,” katanya.

Sumber : Tribunnews

Heli Jatuh di Yogya, Anggota Komisi I DPR Soroti soal Alutsista

Jatuhnya helikopter Bell 205 A1 milik TNI AD di Dusun Kowang, Desa Tamanmartani, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat sore 8 Juli lalu, mendapat sorotan anggota Komisi I DPR Charles Honoris. Ia mendesak pemerintah melakukan uji kelayakan secara menyeluruh terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan TNI harus terus menguji kelayakan alat utama sistem persenjataan, khususnya alat pertahanan udara pesawat dan helikopter,” kata Charles di Jakarta, Sabtu, 9 Juli 2016.

Jika diperlukan, menurut politikus PDIP itu, segera diadakan evaluasi terhadap seluruh armada tempur. Terutama untuk mengetahui sejauh mana kelayakan alutsista.

Menurut Charles, pemeriksaan secara menyeluruh agar tidak terjadi lagi kecelakaan pesawat atau helikopter milik TNI. Bila terus terulang, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi pertahanan Indonesia di mata dunia internasional.

“Saya berharap ke depannya insiden seperti ini tidak terjadi lagi. Jangan sampai ada korban jiwa lagi gara-gara alutsista. Sekali lagi ini sangat disayangkan,” tutur anggota Komisi I DPR tersebut.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memperketat pengamanan dan pemeliharaan alutsista, supaya potensi kecelakaan dapat diminimalkan.

“Anggaran pertahanan sudah dinaikkan dengan maksud agar ada perbaikan keseluruhan dari sisi SDM maupun alutsistanya. Sehingga pertahanan kita juga dapat semakin profesional dan berfungsi sebagaimana mestinya,” Charles menandaskan.

Sementara itu Kadispenad Brigjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah mengatakan, helikopter yang jatuh di Sleman tersebut buatan 1976 atau telah berusia 40 tahun. Heli jatuh menimpa dua rumah milik warga setempat, yakni Heru dan Parno. Kedua rumah itu dalam keadaan kosong saat insiden terjadi.

Akibat helikopter jatuh, tiga orang meninggal dunia, yakni Letda Cpn Angga Juang, Serda Yogi Riski Sirait, dan Fransiska Agustin. Sementara, tiga lainnya luka berat, yaitu Kapten Cpn Titus Sinaga, Serka Rohmat, dan Kopda Sukoco.

Sumber : liputan6.com

Kompetisi Bermusik Lewat Banteng Music Festival

Dalam rangka perayaan HUT ke 43, DPP PDI Perjuangan meluncurkan festival musik nasional yang diberi label Banteng Music Festival (BMF). Acara ini diselenggarakan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif, Prananda Prabowo, yang juga merupakan pentolan Rodinda Band.

“Banteng Music Festival adalah wahana bagi kaum muda untuk mengekspresikan keseluruhan gelora jiwa orang muda melalui lagu-lagu Rodinda band seperti Bung Karno Bapak Bangsa, Vivere Pericoloso, Gemah Ripah Loh Jinawi, Point of no Return, dan satu lagu bebas untuk dinyanyikan,” papar Ketua Pelaksana BMF Charles Honoris saat peluncuran Banteng Music Festival, di SCBD, Jakarta, Senin malam, 14 Maret 2016.

Dalam acara yang dipandu oleh Ari Dagienkz tersebut, Aria Bima selaku Ketua Panitia HUT ke 43 PDIP menegaskan harapannya bahwa melalui musik bisa digelorakan wajah nasionalisme Indonesia dengan jiwannya anak muda.

“Bung Karno mengatakan berilah saya 10 pemuda maka saya akan guncang dunia. Gelora anak muda itulah yang menjadi spirit PDIP sehingga ultah kali ini memberi perhatian khusus pada anak muda. Anak muda kreatif menjadi perhatian Mas Prananda. Karena itulah banyak gagasan Mas Prananda yang menyatu dengan anak muda,” ujar Aria Bima.

Lebih lanjut Charles Honoris selaku penyelenggara acara menyampaikan pendaftaran peserta festival akan serentak seluruh Indonesia mulai tanggal 22 Maret 2016 di kantor DPC PDI Perjuangan di tiap Kota/Kabupaten.

Dijelaskannya, ada tahapan yakni final tingkat kota/kabupaten, final tingkat provinsi. Sementara Grand Final tingkat nasional digelar 1 Juni mendatang. “Hadiah total Rp320 juta yang akan diselenggarakan di Jakarta,” ucap Charles.

Sumber : viva.co.id

Charles Honoris, Rekam Jejak Ketiga Menteri Sudah Tepat

Perombakan kabinet yang baru saja dilakukan Presiden Jokowi dinilai momentum yang sangat tepat. Tiga orang baru yang mengisi bidang kementerian koordinator sudah tepat.

Demikian penilaian itu disampaikan politikus PDI Perjuangan (PDIP), Charles Honoris, kepada wartawan, Jakarta, Kamis (12/8/2015).

Menurutnya, kapasitas dan rekam jejak ketiga menteri koordinator tersebut dinianggap telah menguasai bidangnya masing-masing.

“Selain momentumnya tepat, tokoh yang dipilih Presiden Jokowi di tiga bidang kementerian tak hanya punya kapasitas saja tapi juga memiliki jejak rekam yang baik pula. Artinya mereka sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Charles.

Dengan demikian, kata Charles, tiga kementerian itu diharapkan dapat berkoordinasi untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Sebab, masyarakat tentunya berharap mereka bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Indonesia saat ini sedang mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan target serapan anggaran sampai ke daerah-daerah,” ujar Charles.

Selain itu, kata Charles, stabilitas politik diyakini juga akan lebih kondusif dikarenakan hubungan eksekutif, legislatif dan partai politik akan lebih mendukung program pemerintahan.

Disisi lain, koordinasi lembaga penegak hukum juga akan dirasa lebih harmonis. Sektor kemaritiman juga akan menjadi capaian baru yang lebih maksimal bagi Indonesia.

“Dan yang paling akan kelihatan adalah urusan administrasi kabinet dan istana akan lebih tertata karena dipegang oleh orang berpengalaman dalam berorganisasi dan manajemen sekelas Pramono Anung,” tegas Charles.

Menurutnya, sebagai politikus senior, Pram juga akan dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dengan semua elemen politik di tanah air.

“Jadi masyarakat dan pasar ekonomi berharap banyak pasca reshuffle kemarin. Dan presiden diharap memonitor kerja kabinet dengan lebih tegas dan terukir,” demikian Charles

Komisi I DPR Akan Cecar Calon Kepala BIN Sutiyoso Soal Kasus 27 Juli

KBR, Jakarta – Komisi Intelijen DPR akan meminta calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso menjelaskan upaya penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang diduga melibatkan institusi Badan Intelijen Negara jika ia terpilih.

Anggota Komisi Intelijen DPR Charles Honoris mengatakan, pertanyaan itu akan disampaikan komisinya saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Selain itu, Komisi Intelijen DPR juga akan mengklarifikasi dugaan keterlibatan bekas Gubernur Jakarta tersebut dalam kasus pelanggaran HAM 27 Juli.

“Iya tidak bisa kita pungkiri ada banyak isu-isu yang menggantung. Tidak hanya kasus Munir, tetapi juga yang terkait dengan calonnya sendiri misalnya kasus 27 Juli. Dalam uji kelayakan dan kepatutan minggu depan, kita juga akan mengklarifikasi dan mempertanyakan pendapat soal kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pasti saya yakin seperti yang disampaikan Sutiyoso, akan memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai keterlibatannya dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama ini,” jelas Anggota Komisi I DPR Charles Honoris kepada KBR, Minggu (28/6).

Komisi Intelijen DPR rencananya akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon kepala BIN Sutiyoso, Selasa pekan depan. Pengajuan nama Sutiyoso oleh Presiden sempat menuai kritik karena tidak mencerminkan reformasi di tubuh Badan Intelijen Negara (BIN).

Lembaga pemantau Hak Asasi manusia Imparsial mengkritik penunjukan Sutiyoso sebagai calon tunggal kepala BIN. Imparsial menyebut Sutiyoso yang saat itu menjabat sebagai Pangdam Jaya diduga kuat bertanggung jawab dalam peristiwa penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996. 

Editor: Rony Sitanggang

sumber: http://portalkbr.com/nasional/06-2015/komisi_i_dpr_akan_cecar_calon_kepala_bin_sutiyoso_soal_kasus_27_juli/72813.html