Charles Honoris : Jangan Kerdilkan Peran Partai Politik


 Anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Charles Honoris di Rumah Kontituen

Anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Charles Honoris di Rumah Kontituen

Politisi muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris menilai tidak perlu meributkan istilah ‘Petugas Partai” yang dilontarkan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Istilah itu diberikan kepada kader yang diberi tugas khusus oleh partai secara organisatoris baik itu di eksekutif, legislatif ataupun kepengurusan partai.

Petugas partai ditugaskan atas dasar cita-cita garis perjuangan ideologi partai. Maka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ditugaskan partai untuk mewujudkan Trisakti Bung Karno sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

“Karena itu istilah Petugas Partai nggak perlu banyak diributkan,” kata anggota DPR RI dari F-PDIP dalam perbincangan, Senin (13/4/2015) pagi ini.

Ditambahkan, PDI Perjuangan itu partai berideologi jelas. Karena itu, semua kader partai yang mendapat penugasan, termasuk, Presiden Jokowi, harus taat pada konstitusi partai dan garis perjuangan partai.

“Penegasan itu untuk mengingatkan para kader partai yang mendapat penugasan selalu ingat pada konstitusi partai dan garis perjuangan partai. Itu penting agar mereka tidak lupa diri. Mereka harus ingat tugasnya menyejahterakan rakyat,” katanya.

Dalam sistem politik demokrasi, kata Charles, peran partai tidak boleh dikerdilkan. Partai adalah alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan adalah salah satu pilar dalam sebuah demokrasi.

Partai itu juga kawah candradimuka, orang tidak akan mengenal figur Ganjar, Risma, atau bahkan Jokowi sekali pun kalau partai sebagai mesin politik tidak aktif mencari orang-orang bagus yang seideologi dan sevisi.

“Stop untuk mendeparpolisasi partai, karena misi pasca reformasi justru salah satunya memperkuat sistem demokrasi kita. Yang sedang ramai saat ini sebetulnya hanya sebuah proses pencarian bentuk terbaik dalam melakukan komunikasi politik antara presiden dan partainya,” terang dia.

Charles menambahkan, bagaimana presiden seharusnya bisa mengimplementasikan ideologi dan cita-cita partai dalam menentukan kebijakan dan memerintah. “Yang mungkin harus ditegaskan kembali Presiden sebagai petugas partai terikat oleh ideologi dan cita-cita partai bukan kepentingan elit partai. Saya yakin semua sepakat soal itu,” tegasnya.

Tinggalkan komentar